Nelayan Banyuwangi Berdemo Terkait Pelarangan Penangkapan Benur Bibit Lobster

Kabarberitahangat - Protes yang mengarah pada penangkapan benih larangan tindakan lobster (goreng) muncul di Banyuwangi. Ratusan nelayan lobster dari pantai selatan mendekati sejumlah Kabupaten Banyuwangi, Rabu (21/10/2015). Mereka mendesak Peraturan (Permen) No. 1/2015 tentang larangan penangkapan benih lobster dicabut.

Mereka juga meminta Menteri Perikanan dan Kelautan, Pudji Astuti dihapus dari jabatannya. "Permen yang dikeluarkan Menteri Susi merepotkan lobster nelayan. Kami meminta permen dicabut dan dihapus Menteri Susi untuk tidak berpihak kepada nelayan kecil," teriak nelayan. Selama pidato, massa juga membentangkan spanduk. Isinya, menghujat kebijakan Menteri Susi Pudjiastuti terkait nelayan merepotkan.

Tokoh nelayan Suharsono mengakui, banyak nelayan yang menganggur karna kebijakan menteri perikanan dan kelautan. Oleh karena itu, benih tangkapan lobster usang.

"Di masa lalu, nelayan dapat menangkap lobster benih hingga 200 ekor per hari, bisa bernilai $ 3 juta. Sekarang, harga benih lobster turun Rp 5.000 per kepala, sedangkan yang pertama Rp 23.000 per kepala," keluhnya. "Dari lobster tangkapan benih, nelayan bisa hidup, bahkan banyak yang bisa membeli mobil," tambahnya.

Menurut dia, para nelayan lobster benih tertangkap menggunakan alat-alat tradisional dan tidak pernah merusak terumbu karang.

Kata Sunar, ada budidaya lobster yang bisa menjadi solusi yang berhubungan dengan keluhan nelayan.

Dari kebijakan larangan Menteri Susi, kerugian nelayan banyuwangi mencapai 6 Miliar Rupiah.

Nelayan berharap Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dapat menjembatani keluhan nelayan ke pemerintah pusat.

Pria ini mengaku jumlah nelayan di wilayah tersebut mencapai 5.000 orang. Dengan pembatasan ini, nelayan mengandalkan tangkapan ikan, tetapi hasilnya minim dan tangkapan juga tidak pasti.

Setelah pidato, perwakilan dari nelayan diterima Kabupaten Banyuwangi. Asisten Ekonomi dan Kesejahteraan Kabupaten Banyuwangi Sosial, Wiyono bersikeras tidak memiliki kewenangan untuk mencabut larangan penangkapan lobster permen.

Untuk itu,pemerintah Banyuwangi akan mengirimkan surat keluhan nelayan lobster kepada pemerintah pusat.

"Silakan nelayan tanda tangan menolak, kami akan berkomunikasi dengan pemerintah pusat," katanya. Setelah pidato di Kabupaten, nelayan terus bertindak ke kantor DPR Banyuwangi. Di rumah wakil rakyat itu nelayan kembali berorasi.

Mereka akhirnya bertemu Wakil Ketua DPRD Banyuwangi Ismoko. Politisi Golkar tersebut berjanji untuk menyampaikan keluhan nelayan kepada pemerintah pusat.