Indonesia Tuan Rumah MotoGP 2017 Menunggu Putusan DPR Komisi X

Indonesia Tuan Rumah MotoGP 2017 Menunggu Putusan DPR Komisi X

Kabarberitahangat - Pelaksanaan kejuaraan MotoGP pada tahun 2017 di Indonesia tergantung pada anggaran yang sedang dibahas di DPR Komisi X.

Hal ini diungkapkan oleh Divisi Deputi V Harmonisasi dan Kemitraan Kementerian Pemuda dan Olahraga Gatot S. Dewa Broto di Kemenpora Office, Jakarta, Selasa (22/9).

"Kami sudah berkomunikasi secara intensif dengan pak Tinton Soeprapto, tapi keputusan akan tergantung pada hasil rapat dengar pendapat antara Kemenpora dengan Komisi X," kata Gatot S. Dewa Broto seperti dikutip Antara (22/9).

Menurut dia, ada mendanai inisiatif baru (inisiatif baru) yang diajukan Kemenpora untuk tahun fiskal 2016/2017 yang sekitar Rp 4 triliun.

Ini termasuk renovasi sirkuit Sentul sekitar Rp 200 miliar untuk pelaksanaan MotoGP dan renovasi Bung Karno untuk pelaksanaan Asian Games 2018.

"MotoGP termasuk program utama. MotoGP adalah 'peristiwa tunggal' waktunya telah datang ke Indonesia," kata Gatot.

Dia juga menyatakan bahwa pelaksanaan seri kejuaraan sepeda motor internasional sangat penting untuk mendorong olahraga otomotif berbasis yang telah murni dilakukan oleh pihak swasta secara terpisah.

MotoGP mengatakan juga akan mendorong konsep olahraga dan pariwisata yang telah berhasil dilakukan oleh negara Thailand.

"Olahraga dan pariwisata akan lebih baik jika dikombinasikan, salah satunya bisa memicu adalah MotoGP. Kami tidak bisa langsung ke F1, ada derajat. Jika tidak mulai sekarang, kapan lagi," katanya.

Sebelumnya, manajer Sentul International Circuit Tinton Soeprapto menyatakan dirinya menunggu dukungan resmi pemerintah terkait posisi Indonesia yang mungkin menjadi tuan rumah MotoGP.

"Saat ini hanya menunggu dukungan resmi dari kemauan pemerintah terkait untuk menjadi tuan rumah MotoGP. Surat niat (LOI) kami berharap akan selesai minggu ini," kata Tinton Soeprapto setelah bertemu dengan Sesmenpora di Kemenpora Office Jakarta, Senin (21/9).

Menurut dia, dukungan resmi Kemenpora diperlukan karena akan menjadi salah satu persyaratan untuk mengadakan kejuaraan bergengsi dan perebutan banyak negara. Untuk itu ia sabar menunggu keputusan pemerintah.

Saat ini, kata dia, telah mendapat dukungan dari Kementerian Pariwisata. Bahkan sebelumnya bertemu dengan promotor MotoGP Dorna. Namun, dukungan tersebut tidak kuat karena mereka memiliki dukungan penuh dari Kemenpora.

"LOI ini sangat penting. Jika Anda akan melakukan tanda tangan kontrak harus menjadi yang pertama. Selain itu, desain sirkuit juga harus ada," ujar pria yang juga mantan pembalap nasional.